Oleh: Denpasar PMII | September 2, 2009

welcome

STICKER III

Iklan
Oleh: Denpasar PMII | September 2, 2009

Minta ES

Ada perumpamaan dari seorang kyai, Musthofa Bisri yang suka sekali puisi. Kyai asal rembang ini akrab disapa Gus Mus. Gus Mus berbicara mengenai minum es.” Kita ini anak kecil yang lebih banyak tidak pahamnya atas sesuatu lantas buru-buru memaknai sesuatu itu sesuai perasaan dan emosi kita. Karena kita anak kecil dan anak kecil umumnya doyan sekali munum es, ketika lewat tukang es, pasti kita akan langsung minta dibelikan. Kadang karena saking inginnya, kita sampai menangis supaya dibelikan es.

”Nah, orang tua umumnya tak selalu mengabulkan permohonan itu. Kadang cuaca tak bersahabat membuat orang tua takut kita demam kalau minum es. Kadang kita kita juga sedang batuk dan pilek yang membuat permintaan tak dikabulkan. Kita ingin sekali, tapi orang tua tetap tak ngasih. Kita pun ngambek dan berpikir orang tua tidak sayang lagi dengan kita,”

Seperti anak kecil minta es itulah ibarat jika doa kita tidak langsung dikabulkan. Kita minta apa saja yang kita inginkan pada Allah swt karena memang itulah tuntutan yang saleh dan ingin langsung dikabulkan. Tapi tuntutan ini ternyata ada terusannya : Allah paling mengetahui dan paling paham dari kita tentang apa yang kita minta itu.

Gus Mus lalu memberi keterangan lebih lanjut dengan mengutip kitab al-hikam: ” Syeikh Ibn Athailah sudah menjelaskan, permohonan kita kepada Allah pasti dikabulkan, sesuai janjinya,’ Mintalah padaKu dan pasti Aku kabulkan,’ begitu asas yang berlaku.

Hanya saja Allah mengabulkan permohonan hambaNya sesuai dengan pilihanNya dan pada waktu yang dikehendakiNya. Bukan menurut pilihan kita dan pada waktu yang kita kehendaki. Allah maha mengetahui dan lebih tahu daripada kita sendiri mengenai apa yang maslahat dan terbaik bagi kita. Dia maha Mengetahui dan lebih tahu daripada kita mengenai kapan sebaiknya permohonan itu diberikanNya kepada kita.

” Nah, umumnya, kita hanya ngerti meminta saja tapi tak paham yang kita minta itu akan berakibat baik atau buruk buat kita. Setiap meminta kita juga selalu ingin segera padahal kita sama sekali tak tahu kapan sebetulnya waktu yang tepat permohonan itu dikabulkan. Lalu seperti anak kecil tadi kita pun berpikir, Allah tak sayang sama kita, kita tak diperdulikanNya, dan pikiran-pikaran khas orang ngambek lainnya.”

Gus Mus lantas mengeluarkan kata mutiaranya yang ia kutip dari Ibn Athailah.” Janganlah tertundanya masa pemberian bersama gigihnya permohonan menyebabkan keputusasaanmu. Dia menjamin keterkabulan permohonan sesuai pilihanNya untukmu, bukan sesuai pilihanmu untuk dirimu, pada waktu yang dia kehendaki, bukan waktu yang kau inginkan.”

Bayangkan, betapa Allah sangat menyayangi kita, lebih dari yang kita ketahui. Dia mengabulkan doa kita, sekaligus memilihkan saat yang tepat doa kita itu dikabulkanNya juga mempertimbangkan efek baik dan buruk doa itu bagi kita. Subhanaka ya Rahman, ya Rahim…

Oleh: Denpasar PMII | September 2, 2009

Melihat Realitas Kepemimpinan Mahasiswa

J. Tofan A.*

Gelora pemuda adalah romantisme perjuangan. Dalam kancah kehidupannya, figur seorang pemuda ingin menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki sejuta arti dengan memikul tanggung jawab cukup berat. Ia berusaha memunculkan diri sebagai seorang manusia yang memiliki kekuatan yang tinggi sehingga aura jiwa mudanya benar-benar memancar.” (Hasan Albana).

Sejarah takkan pernah diam untuk terus mengelu-elukan dinamika kejayaan-keterpurukan sebuah bangsa dan sejarah juga takkan pernah lupa untuk menempatkan peran pemuda atau mahasiswa sebagai pemimpin perubahan menyambut kejayaan. Karakteristik sejarah seperti inilah yang patut kita jadikan referensi untuk mencari solusi bagi permasalahan suatu bangsa, seperti dalam sebuah ungkapan yang cukup terkenal, “Sejarah akan selalu berulang.Pada awal abad XX, pergerakkan merebut kemerdekaan Indonesia telah memasuki era moderat yang mengedepankan fungsi-fungsi intelektual kaum muda setelah sebelumnya selalu kandas dengan metode radikal atau revolusi fisik. Manuver perjuangan bangsa ini tentunya dimotori oleh mahasiswa yang membuat sebuah perkumpulan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Beberapa dasawarsa kemudian menjamurlah berbagai organisasi kepemudaan yang akhirnya pada tahun 1928 kesadaran untuk bersatu mencapai klimaks-nya dan lahirlah Sumpah Pemuda. Pada detik-detik kemerdekaan, lagi-lagi mahasiswa menunjukkan kepemimpinannya dengan peristiwa Rengasdengklok. Pergerakkan mahasiswa yang membawa perubahan besar bagi bangsa.

Paradigma yang saat ini lebih dominan beredar di mahasiswa Indonesia sebagai insan akademik adalah “Lulus cepat, langsung kerja.” Sehingga yang sering terjadi adalah berkurangnya peran penting mahasiswa sebagai pengabdi masyarakat, seperti yang dituangkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Paradigma ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan pendidikan Indonesia yang sedang terpuruk.

Orientasi mahasiswa saat ini lebih pragmatis ketimbang idealis ditambah lagi budaya individualis yang terus mengakar dan merasuk dalam kepribadiannya. Konsekuensi logis dari kentalnya orientasi ini adalah terpolanya perilaku-perilaku oportunistis yang negatif. Mahasiswa saat ini masih berpikir, “Bagaimana cara yang instan untuk mendapatkan nilai yang baik?” Pemikiran seperti demikian telak sekali adaptasi dari hukum ekonomi klasik, “Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.” Akhirnya semua jalan pun dihalalkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi kepentingan pribadi. Ironinya ketika kita melihat seorang aktivis pembela mahasiswa dan rakyat kecil dari jeratan koruptor yang setelah melakukan aksi, mereka mencontek saat ujian. Inilah sebuah fenomena yang disebut-sebut sebagai bibit-bibit koruptor.

Mahasiswa harus memilih antara dua hal, yakni idealisme atau pragmatisme. Banyak fakta yang berbicara bahwa idealisme sering mengacau-balaukan studi seorang mahasiswa. Tapi, di satu sisi, idealisme itu adalah perlu, minimal sebagai pewarna dinamika kehidupan dunia mahasiswa dan kampus. Sehingga, tidak sedikit kuliah aktivis mahasiswa yang terseok-seok atau bahkan mungkin di-drop out karena sudah empat belas semester berlalu tanpa prestasi akademis yang berarti.

Berbeda dengan mahasiswa yang mengisi hari-harinya hanya dengan kuliah, menyelesaikan tugas dari dosen, membaca di perpustakaan, dan sederet kegiatan lain yang intinya adalah studied oriented agar kelak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan layak. Tipe mahasiswa seperti itu seakan tidak ingin terjun ke masyarakat di masa depan. Mereka picik memandang alam sekitar. Seolah, mereka bukan bagian dari alam dan masyarakat.

Padahal, pada dasarnya, berorganisasi adalah belajar bermasyarakat, belajar menjadi masyarakat yang baik, dan belajar mengerti aturan-aturan serta norma-norma kehidupan bermasyarakat. Juga, ketika seseorang berniat menjadi pemimpin, lebih dulu dia harus membenahi track record organisasinya. Sebab, yang menjadi tujuan utama berorganisasi adalah belajar manajemen. Yakni, cara mengatur atau mengoordinasikan organ-organ yang ada dalam sebuah organisasi agar tidak terjadi inefisiensi dan inefektivitas kerja.

Sepintar dan secerdas apa pun, jika tidak memiliki latar belakang organisasi yang baik, seseorang akan terlihat kaku dan terkesan takut dalam berurusan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Sebab, intelektualitas yang tanpa disokong kemampuan organisatoris akan mandul, begitu pun sebaliknya. Meski seseorang mumpuni berorganisasi, tapi tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai, mereka hanya akan membabi buta. Sebab, mereka tidak mempunyai konsep yang jelas untuk dijalankan.

Kedua fenomena tersebut sering dan menjadi warna dasar serta menjadi dinamika dunia kampus. Sangat sulit menemukan mahasiswa yang mampu menyintesiskan kedua fenomena itu. Yakni, seorang mahasiswa yang mampu meraih prestasi akademis gemilang serta sukses dalam dunia organisasi. Mungkin, kalaupun ada, bisa dikatakan bahwa mahasiswa seperti itu sangat sedikit diciptakan Tuhan di bumi ini.

Peran Mahasiswa Sebagai Pemimpin Strategis Masa Kini dan Masa Depan Salah satu inti dari pemimpin adalah pengaruh. Mahasiswa yang memiliki sebuah status elegan dalam struktur masyarakat memiliki pengaruh yang sangat strategis. Sebagai middle class, mahasiswa merupakan elemen penting pengontrol kebijakan pemerintahan. Selain itu, mahasiswa merupakan pengabdi masyarakat yang diamanahkan sebagai pembina bangsa melalui aplikasi ilmu yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya rakyat kecil.

Pola perjuangan mahasiswa dapat dibagi menjadi dua domain yang selalu beririsan, yaitu struktural dan kultural. Pola struktural dalam perjuangan mahasiswa merupakan sebuah domain yang berkarakter politis dan memiliki prioritas masa kini. Hal ini meliputi pengkritisan kebijakan pemerintah atau kalangan birokrat, penyaluran aspirasi rakyat kecil kepada wakil rakyat, serta pengawal garda terdepan dari kepentingan-kepentingan rakyat terhadap struktur pemerintahan. Sedangkan secara kultural, polanya berkarakter pembina serta memiliki visi masa depan sebagai investasi pembangunan. Mahasiswa memiliki arti penting dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Hal ini meliputi pembinaan langsung ke dalam masyarakat, penyebar nilai-nilai moral kebangsaan, serta perawat identitas bangsa sebagai sebuah nilai kultural yang konstruktif bagi kejayaan Indonesia.

Pandangan visioner di atas tidak terlepas dari langkah konkrit yang harus ditempuh mahasiswa dalam mengasah kepemimpinannya untuk terjun dalam realita keterpurukan bangsa ini. Mahasiswa harus memilih jalan sebagai pembuat solusi ketimbang masalah. Kampus sebagai habitat mahasiswa harus menjadi laboratorium kepemimpinan, membentuk kepribadian yang mengintegrasikan potensi intelektual, fisikal, dan spiritual. Di harapkan dengan adanya mental mahasiswa yang baik akan memberikan manfaat bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Ket :

* : Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Denpasar

Oleh: Denpasar PMII | September 2, 2009

pengumuman

Brosur & Pamflet

Oleh: Denpasar PMII | Februari 11, 2009

golput

Golput, Keberhasilan Sekaligus Kegagalan

Oleh

Ruddy Agusyanto

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memilih (mencoblos) dianggap sebagai hak; tapi juga menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Maka, khalayak yang berpegang teguh bahwa memilih adalah wajib, akan menganggap mereka yang tidak menggunakan hak pilih sebagai melakukan suatu bentuk pelanggaran. Apapun tarik-menariknya, yang jelas menjelang Pemilu 2009, sebagian besar orang, terutama para elite negeri ini merasa “was-was” melihat skor golongan putih (Golput), yakni mereka yang tidak memilih, prosentasenya cukup signifikan di serentetan Pilkada yang telah berlangsung. Dikhawatirkan pada Pemilu 2009 jumlah golongan ini semakin besar dan apabila mencapai 50% tambah 1, tentunya mengancam legitimasi hasil pemilu.

Banyak pihak, terutama politisi dan akademisi, melihat fenomena Golput sebagai perwujudan dari kegagalan pranata politik (partai-partai politik) dan pranata penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan pengetahuan politik kepada warga masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran politik – agar warga berpartisipasi aktif – dalam bentuk menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain, tingkat kesadaran politik masyarakat dinilai berbanding terbalik dengan jumlah golput. Semakin besar jumlah Golput maka semakin rendah tingkat kesadaran politik; dan sebaliknya. Sementara ini, sebagian besar masih berpendapat bahwa tingkat kesadaran politik warga masyarakat masih dinilai rendah.

Penilaian dan kekhawatiran akan gelagat Golput ini terjadi karena dibangun berdasarkan asumsi yang memandang manusia (warga masyarakat) adalah “pasif” atau sebagai “obyek” dan selalu patuh. Padahal, manusia itu pada dasarnya adalah “aktif”, mempunyai kemampuan reflektif, yaitu kemampuan berpikir dalam menghadapi realita sehingga dia bisa memantau dirinya, bisa memonitor apa yang dirinya atau orang lain lakukan; selain itu manusia orang-perorang tidaklah selalu patuh.

Jika kita berangkat dari asumsi ini maka Golput bisa dipandang sebagai hasil reaksi terhadap kehidupan pranata politik dan penyelenggara pemilu serta pranata-pranata negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Golput dapat disimpulkan sebagai sebuah pilihan sadar, kecuali terjadi kecurangan (sengaja tidak didaftar sebagai pemilih) atau karena kelalaian/ketidaksiapan pranata penyelenggara pemilu (KPU).

Calon Independen

Yang terjadi di berbagai Pilkada adalah para pendukung calon kepala daerah yang tidak lolos verifikasi KPUD, sebagian besar lebih memilih Golput ketimbang mengalihkan dukungannya ke calon lain. Bagi mereka, calon pemimpin daerah yang mampu dan dipercaya adalah calon kepala daerah yang didukungnya.

Juga munculnya calon independen, umumnya merupakan reaksi dari kekecewaan masyarakat atas perilaku atau tindakan partai politik yang ada – yang tidak mewakili aspirasi mereka. Namun ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa calon perorangan perlu “dihambat”, antara lain dengan pengetatan syarat-syarat bagi mereka. Syarat dukungan minimal sebesar 3 sampai 5% dari total pemilih tentu sulit dilalui. Dari hasil pemilu 2004, hanya Golkar, PDIP, PKB, PPP, Demokrat, PKS dan PAN yang memperoleh suara di atas 3%. Partai politik besar biasanya sudah punya calon sendiri. Berharap dukungan koalisi partai partai kecil juga tidak mudah, karena masing-masing parpol punya syarat yang berbeda satu sama lain–baik syarat finansial maupun pembagian kekuasaan–yang belum tentu bisa dipenuhi oleh calon independen.

Dengan kata lain, calon pemimpin tetap “digiring” agar tetap melalui parpol. Seharusnya persyaratan bagi calon independen dipermudah dengan lebih memfokuskan pada kapabilitas dan kredibilitas sang calon. Jangan sampai calon independen gugur sebelum berperang. Tapi, diusung parpol besarpun bukan jaminan bagi calon untuk memenangkan pilkada. Berlakunya sistem pemilihan langsung membuat parpol besar tidak lagi jadi penentu kemenangan. Apalagi jumlah warga yang tidak menjadi anggota parpol jauh lebih besar daripada mereka yang anggota parpol. Belum lagi sekarang ini berbagai parpol dilanda konflik internal yang pasti memecah jumlah suara pendukung mereka. Kalau pun dukungan parpol pengusung seorang calon benar-benar solid sesuai jumlahnya anggotanya, itu pun masih lebih kecil dari jumlah massa mengambang. Maka menjadi suatu yang wajar kalau golput menjadi pemenang.

Keberhasilan

Berdasarkan kenyataan ini dan dengan asumsi bahwa manusia itu pada dasarnya “aktif” maka fenomena golput dalam berbagai Pilkada di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, sebenarnya justru merupakan “keberhasilan” dari pranata politik di Indonesia dalam mensosialisasikan pengetahuan politik sehingga warga masyarakat mampu menilai situasi dan kondisi sistem/kehidupan politik yang tengah berlangsung saat ini. Warga di samping sebagai pemilih atau pendukung (potensial), juga adalah penilai.

Menjadi Golput adalah sebuah keputusan dari penilaian yang dianggapnya paling tepat. Mereka menimbang dan mematut-matut segala perbuatan partai politik serta para politisinya yang lebih mengutamakan kepentingan partai dan pribadinya masing-masing dan menyalahgunakan wewenang yang diembannya daripada mengutamakan kepentingan negara atau rakyat banyak.Golput adalah refleksi ketidakpuasan, aksi protes dan ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap pranata politik dan elite politik atau para pemimpin bangsa saat ini, bukan karena ketidaktahuan atau karena kegagalan atau kurang berhasilnya sosialisasi.

Namun di sisi lain, Golput adalah sebuah “kegagalan” pranata politik dalam mensosialisasikan para anggota partai-partai politik agar berperilaku, bersikap dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, golput adalah pekerjaan rumah bagi parpol sebagai pranata politik dan pranata negara/pemerintah untuk berbenah diri agar warga masyarakat mempunyai pilihan yang sesuai dengan penilaian warga masyarakat yang sudah mulai cerdas ini (ada yang bisa dipilih).

Untuk itu pula, partai politik dan politisi penyelenggara negara sudah seharusnya meninggalkan anggapan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia masih rendah dan masih mudah dibodohi. Rakyat mampu mengevaluasi dan menilai diri sendiri dan yang orang lain lakukan. Saat ini, warga masyarakat sudah tidak mudah tergiur dengan janji-janji politik saat kampanye Pilkada. Juga nantinya saat pemilu dan Pilpres 2009.

Penulis adalah Pengajar Luar Biasa dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.

Oleh: Denpasar PMII | Februari 4, 2009

pengurus kami

Lampiran: Surat Keputusan PB PMII Nomor: 0233.PB-XVII.01-0105.A1.10.2008

Tanggal 28 Oktober 2008, tentang:

SUSUNAN PENGURUS CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA DENPASAR

PERIODE 2008-2009

MAJELIS PEMBINA CABANG

Koordinator : I Gusti Ngurah Harta

Anggota : Drs. Saifuddin Aziz

M. Ahmadi, SH

Mat Halil, SE

H. Mulyono Setiawan

Drs. KH. Made Mustofa Amin

Nurul Hidayat, M.Ag

Asep Kurniawan, S.Si

Ahmad Maula Burhan Amin, S.Pt

Irfandi, S.Tp

BADAN PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : Jeni Tofan Ardiansyah

Ketua I : Baiq Rohana

Ketua II : Januarto Ishak Iskandar

Ketua III : Muhammad Rifki Sani

Ketua IV : Rasdiyanah

Sekretaris Umum : Adriansyah

Sekretaris I : Luluk Wulandari

Sekretaris II : Fahrio Rizaldi Abror

Sekretaris III : Rosidah

Sekretaris IV : Adisty Nindy Damayanti

Bendahara Umum : Rizki Rinda Sari

Wakil Bendahara : Evi Kumala Dewi

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

Departemen Kaderisasi dan Pengembangan SDM

  1. Yosi Irfanda

  2. Dita Mulia Slamet Utama

Departemen Studi Islam, Seni dan Budaya

  1. Ari Septiana Putra

  2. Desi W

Departemen Pengembangan Organisasi, Hubungan Organisasi dan Advokasi

  1. Ersya Retnawati

  2. Rahmat Fajeri Alam

Departemen Pengembangan Potensi Perempuan

  1. Erna Megawati

  2. Fatmanissah Maurani

BADAN-BADAN SEMI OTONOM

Badan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Koordinator : Rengga Tanjung Santoso

Badan pers dan jurnalistik

Koordinator : Siti Hajar

Badan perekonomian dan kemandirian organisasi

Koordinator : Djanuar Hendro Widodo

 

Oleh: Denpasar PMII | Februari 4, 2009

bhp

Negara Tanpa Politik Pendidikan

Ketika sistem pendidikan nasional dirumuskan, orang seru berdebat soal pendidikan agama di sekolah. Kalangan sekuler menolak pendidikan agama di sekolah karena dianggap sebuah pemaksaan pada siswa. Ketika orang berdebat soal agama, pasal mengenai kapitalisme pendidikan dibiarkan melaju, karena itu sekarang dengan mudah undang-undang badan hukum pendidikan (BHP) disahkan. Masyarakat pendidikan dan masyarakat umum tidak berdaya menghadapi kehendak wakil rakyat yang dipilihnya untuk menyelamatkan nasib rakyat yang memilihnya.

Jauh sebelum undang undang mengenai badan hukum pendidikan dirancang sebenarnya pendidikan nasional telah dikomersialisasi, sehingga pendidikan menjadi sangat mahal. Sayangnya ini sekaligus dibarengi dengan penurunan mutu. Bayangkan komersialisasi pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas serba modern itu malah menghilangkan daya saing, karena orang masuk ke sekolah unggulan bukan karena prestasi, melainkan karena mampu membayar. Biarpun di bawah standar asal mampu membayar maka bisa diterima.

Hampir seluruh lembaga pendidikan nasional menerapkan asas itu, akhirnya pendidikan menjadi tidak terjangkau, kader bangsa terbaik, paling cerdas yang pada umumnya dari kalangan tidak mampu harus mendapatkan fasilitas belajar seadanya. Tidak heran kalau ranking prestasi pendidikan kita terus merosot, bahkan sekarang ini jatuh di bawah Kamboja, negara yang baru membangun tahun 1995 lalu, rata-rata partisipasi pendidikan mencapai 20 persen, sementara kita hanya 17 persen. Padahal Indonesia membangun pendidikannya secara intensif sejak 1968.

Dalam kondisi yang sudah sangat parah ini di mana seharusnya pemerintah langsung menangani pendidikan karena kualitas bangsa ini dalam keadaan bahaya, sebaliknya yang dilakukan malah melepaskan tanggung jawab itu dengan jargon bagus atas nama otonomi kampus. Termasuk universitas terkemuka milik negara juga diotonomisasi dan diswastanisasi secara terselubung. Memang dalam beberapa pasal dalam BHP itu terdapat pasal jebakan yang seolah baik, sehingga mudah mengecoh orang termasuk DPR yang memutuskannya. Padahal pasal yang lain merupakan celah bahkan jebakan untuk mengkomersilkan pendidikan secara massal.

Komersialisasi itu membahayakan bagi bangsa ini ketika masyarakat tidak lagi bisa meraih pendidikan paling dasar sekalipun, sehingga akan terjadi penurunan kualitas warga negara. Kedua, kalangan manapun akan sulit memenuhi biaya pendidikan, karena itu mereka harus menutupnya dengan melakukan korupsi, baik korupsi uang, korupsi kesempatan dan korupsi waktu untuk memperoleh tambahan penghasilan. Ketiga, ketika pendidikan telah dijadikan lembaga bisnis, maka hanya yang mampu membayar yang bisa diterima, akibatnya akan tersingkirnya kader-kader terbaik bangsa ini, sehingga yang muncul adalah kader yang paling buruk.

Bahaya lain yang dibawa oleh BHP ini adalah hilangnya kedaulatan pemerintah dalam menentukan arah politik pendidikan nasional. Kalau selama ini Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur peredaran uang nasional telah kehilangan wewenang karena lebih separuh dari bank yang ada di negeri ini adalah milik asing, sehingga kekuasaan di bidang moneter yang merupakan simbol kekuasaan pemerintah itu saat ini telah sirna, maka di sini pemerintah telah kehilangan kedaulatannya dalam bidang kebijakan finansial nasional.

Maka ke depan dengan diterapkannya BHP yang memungkinkan lembaga pendidikan asing beroperasi secara bebas di negeri ini yang merupakan bagian dari perdagangan bebas WTO, maka dengan fasilitas dan kualitas yang lebih unggul rakyat terutama yang mampu akan masuk pada pendidikan asing. Lebih celaka lagi kalau pendidikan asing menyelenggarakan pendidikan murah bahkan gratis, seperti Carefour, atau Alfamart yang mampu menjual barang dengan murah sehingga menumbangkan pedagang kelontong dan pasar tradisional. Maka tidak menutup kemungkinan masuknya lembaga pendidikan asing dengan subsidi dari kapital internasional menyedot warga negara Indonesia untuk bersekolah di sekolahnya sehingga mereka didik tidak karakter agama dan karakter bangsa ini sendiri, sebaliknya akan dididik dengan nilai-nilai dan karakter mereka.

Kalau hal itu dilakukan maka sebenarnya bangsa ini telah lenyap, sementara pemerintah telah mengabaikan amanat negara untuk mencerdaskan bangsa dengan alasan tidak punya dana, karena dana pendidikan digunakan untuk memenuhi fasilitas pribadi.

Tidak ada memang negara seliberal dan seliar Indonesia, yang tidak lagi peduli pada kedaulatan; tidak peduli dengan harga diri; hanya peduli dengan materi, itu pun untuk kepentingan pribadi. Akibatnya mutu dan bobot bangsa ini akan semakin merosot. Dengan demikian penghargaan bangsa lain terhadap bangsa ini juga akan semakin rendah. Saat ini bangsa yang sangat besar ini di sebuah negara yang sangat besar, tetapi para pemimpinnya bermental budak, karena itu diremehkan bangsa lain.

Bangsa ini baik kalangan politisinya, kalangan intelektual dan akademisinya, kalangan aktivis sosialnya dan apalagi kalangan pengusahanya telah kehilangan komitmen kebangsaannya, sehingga selalu tunduk pada bangsa lain, akibatnya mereka akan selalu diremehkan. Apalagi ketika pemerintah dan organisasi nasional lainnya tidak lagi bisa mengendalikan politik pendidikan nasional dan menyerahkan bangsa kita dididik orang lain untuk dijadikan budak maka tamatlah sudah bangsa yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Bangsa akan musnah ketika kehilangan karakter, kehilangan kepribadian karena terputus dengan sejarah dan kebudayaannya sendiri. Komersialisasi pendidikan akan mengarahkan bangsa Indonesia ke sana, karena itu ditolak.

Bangsa manapun selalu menempatkan pendidikan sebagai sarana terpenting untuk pembentukan kader dan pewarisan nilai dan penanaman moralitas. Karena itu harus dijaga kemandiriannya, dijaga keamanannya dari intervensi bangsa lain, agar bangsa ini mampu mendidik bangsanya sesuai dengan karakter, tradisi dan watak dari bangsa ini sendiri. Kemandirian pendidikan berarti kemandirian berpikir, kemandirian berpikir mencerminkan kemandirian dalam bertindak.

Oleh: Denpasar PMII | September 21, 2008

Selamat Datang di Rumah PMII Denpasar

Selamat datang di rumah baru PMII Denpasar…

Tempat  berbagi bersama dengan semua keluarga dan sahabat2 kami..

Bersama berjuang untuk bangsa

Terima kasih atas kunjungannya.

Jeny Tofan A.

N.B: Untuk sekarang ini, sekretariat pindah ke Jln. Tukad Jinah no. 1A (Belakang STIKOM Renon)

« Newer Posts

Kategori